(Foto: Bedikarionline.com)
Yogyakarta-Preswedan.com. Dalam kunjungan yang digagas
oleh Bidang Kajian Strategis, Forkafmi (Forum Kajian Filosofis Mahasiswa Indonesia) melakukan kunjungan ke Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM yang diketuai Revrisond Baswir yang juga dosen FEB UGM, ada hal-hal yang disampaikan oleh beliau mengenai isu kenaikan
BBM. Yaitu kenaikan BBM atau pencabuatan subsisi BBM tidak lain adalah dampak
dari dominasi asing di Indonesia, dimana perusahaan seperti Exon Mobil, Chevron,
dll memainkan peran yang cukup signifikan. Bahkan Pertamina senidiri sebagai
Perusahaan negara hanya menguasai 17% dari total minyak di indonesia.
“Isu kenaikan BBM tidak lain adalah dampak dari
neoliberal di Indonesia, seperti Exon Mobi, Chevron, dll, sehingga mengharuskan
pertamina sebagai perusahaan negara hanya menguasai 17% saja dari total
produksi di Indonesia” tuturnya kepada Forkafmi.
Selain itu, ketika berbicara Energi di Indonesia tidak
bisa dileapaskan dari adanya UU Migas No 22 tahun 2001, dimana Draft UU
tersebut memperkecil peranan pertamina dalam memainkan pasar BBM di Indonesia.
Terdapat banyak pasal yang telah dibatalkan MK demi hukum, namun ada point
besar yang masih berlaku dan belum dihapus, seperti peran pertamina
disejajarkan dengan perusahaan asing, mekanisme harga BBM ada pada pasar,
sektor hilir seperti pembukaan SPBU terbuka untuk asing.
“yang masih membelenggu pertamina dalam pengembangannya
adalah UU Migas No 22 tahun 2001, yaitu memperkecil peran pertamina dalam
produksi dan penjualan BBM”, lanjutnya
Selain itu persoalan tentang subsidi BBM juga tidak bisa
dilepaskan dari difinisi subsidi itu sendiri, bahwa pemerintah memiliki hak
untuk memberi pengertian subsidi. Bahwa dikatakan salah satu indikator kekayaan
di Indonesia adalah kepemilikan kendaraan motor. Dan ini kontras dengan keadaan
sekarang dimana masyarakat menengah kebawahpun bebas untuk memiliki motor meskipun dengan cara kredit.
Data dari kepolisian republik indonesia mencatat bahwa
indonesia adalah negara pemakai kendaraan bermotor terbesar di dunia yaitu
sekitar 80,9% dari total populasi. Ini menjunjukan salahnya difinisi pemerintah
mengenai subsidi, karena kenyataannya rakyat miskinpun banyak yang
memiliki motor.
“pemerintah salah dalam mengartikan arti kata subsidi,
yaitu mengaanggap pemilik kendaraan bermotor adalah kaya. Ini jelas merugikan
rakyat kecil, karena pada dasarnya merekapun memiliki motor, walaupun dengan
kredit. Jadi kenaikan BBM jelas merugikan rakyat secara umum” lanjutnya.
Saat ini Forkafmi tengah menggodok kajian kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.
Oleh : Rifqi Fuady
